Sejarah Berdirinya Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada di paling ujung utara Nusantara ini menjadi Daerah Provinsi. Dalam sejarah pemerintahan daerah Sulawesi Utara, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan administrasi pemerintahan, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan bangsa. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Propinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar dengan Gubernur yaitu DR.G.S.S.J. Ratulangi.

Kemudian sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia, maka pada tahun 1960 Propinsi Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor.122/M Tahun 1960 tanggal 31 Maret 1960 ditunjuklah A. Baramuli, SH sebagai Gubernur Sulutteng.

Foto Mantan Presiden Indonesia Ir. Soekarno dan Mantan Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi

Sembilan bulan kemudian Propinsi Administratif Sulawesi Utara-Tengah ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi; Kotapradja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing; Sangihe Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Minahasa, Buol Toli-Toli, Donggala, Daerah Tingkat II Poso, Luwuk/ Banggai. Sementara itu, DPRD Propinsi Sulawesi Utara-Tengah baru terbentuk pada tanggal 26 Desember 1961.

Dalam perkembangan selanjutnya, tercatat suatu momentum penting yang terpatri dengan tinta emas dalam lembar sejarah daerah ini yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 yang menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukotanya Manado.

Momentum diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak itulah secara de facto wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo. Adapun daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah Sulawesi Utara yaitu; Kotamadya Manado, Kota Madya Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe Talaud. Gubernur Propinsi Dati I Sulawesi Utara yang pertama adalah F.J. Tumbelaka.

Gambar Wilayah Sulawesi Utara

Dalam perjalanan panjang Propinsi Sulawesi Utara tercatat sejumlah Gubernur yang telah memimpin daerah ini yaitu:

F.J.Tumbelaka (Pj.Gubernur 1964-1965); Soenandar Prijosoedarmo (Pj.Gubernur 1965-1966); Abdullah Amu (Pj.Gubernur 1966 - 1967); H.V. Worang (1967 - 1978); Willy Lasut.G.A (1978-1979); Erman Harirustaman (Pj.Gubernur 1979-1980); G.H. Mantik (1980-1985); C.J. Rantung (1985-1990); E.E.Mangindaan (1995-2000); Drs. A.J. Sondakh (2000-2005); Ir. Lucky H. Korah, MSi (Pj. Gubernur 2005) dan Drs.S.H.Sarundajang (2005-2010).

Sementara yang pernah menduduki posisi Wakil Gubernur yaitu; Drs. Abdullah Mokoginta (1985-1991); A. Nadjamuddin (1991-1996); J. B. Wenas (Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra, 1997-2000); Prof. Dr. Hi. H. A. Nusi, DSPA (Wagub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 1998-2000 ), dan Freddy H. Sualang (2000-2005) dan terpilih kembali untuk periode 2005-2010.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
( @woichandra ) - Chandra Seriawan Gimon

Read More

Di Belakang Wikileaks

WikiLeaks menjadi topik hangat beberapa waktu terakhir. Bukan mendadak tenar, tapi situs WikiLeaks.org sebelumnya sudah pernah membuat gempar. Tepatnya di bulan Juli 2010 ketika situs non-profit itu membocorkan puluhan ribu dokumen rahasia milik Amerika Serikat mengenai perang di Afganistan. Dokumen itu kemudian dibocorkan ke laman publik Wikileaks. Siapa sebenarnya orang di belakang WikiLeaks yang baru-baru ini sukses membongkar fakta-fakta sekaligus rahasia besar milik militer AS?

Adalah Julian Paul Assange yang merupakan pendiri sekaligus jurubicara WikiLeaks. Ia membesarkan situs whistle-blower tersebut sejak Desember 2006. Assange adalah seorang aktivis Internet sekaligus jurnalis asal Australia. Sebelum menangani WikiLeaks, pria kelahiran 3 Juli 1971 itu hanyalah seorang siswa matematika dan fisika yang bekerja sebagai programmer. Di tahun 2006, Assange memutuskan untuk fokus membesarkan WikiLeaks. Dia terlibat dalam publikasi dokumen tentang pembunuhan yang tak tersentuh hukum di Kenya. Selain itu, dia juga mengungkap pembuangan limbah beracun ke pantai Afrika, disusul publikasi manual Church of Scientology, prosedur Teluk Guantanamo, dan material-material yang melibatkan bank-bank besar seperti Kaupthing dan Julius Baer.

Mungkin beberapa temuan Assange di atas masih asing di telinga. Namun, yang paling menarik, justru ketika pria berdarah Australia asli itu membongkar ratusan ribu dokumen milik militer AS, termasuk invasi Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Pada 28 November 2010, WikiLeaks dan lima rekan media lainnya resmi mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut di website cablegate.wikileaks.org. Sayang, website itu buru-buru ditutup oleh empunya domain asal Amerika Serikat (AS). Padahal, di laman tersebut, Anda bisa menemukan informasi berupa kumpulan memo diplomatik bersifat rahasia atau terbatas.

Logo Resmi Wikileaks

Siapakah Julian Paul Assange?

Julian Paul Assange adalah seorang jurnalis asal Australia yang dikenal sebagai pendiri dan juru bicara WikiLeaks, situs yang mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah dan beberapa institusi. Sebagian besar pendidikan pada masa kecilnya dilakukan di rumah. Orang tuanya menjalankan tur teater sehingga mereka hidup berpindah-pindah. Pada usia 14 tahun, Assange diketahui telah berpindah rumah sebanyak 37 kali.

Pada usia 11 hingga 16 tahun, Assange hidup dalam pelarian karena hubungan ibunya dengan seorang musisi dipenuhi kekerasan. Pada usia 18 tahun, dia memiliki seorang anak. Dia berpisah dengan istrinya pada tahun 1991, setelah polisi menyerang dan membawa putra mereka.Hingga tahun 1999, dia melakukan gugatan atas pengaturan hak asuh anaknya. Bersama dengan ibunya, Assange membentuk suatu kelompok aktivis Penyelidikan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak. Kegiatan kelompok ini berpusat pada pembuatan bank data yang berisi catatan hukum terkait dengan isu hak asuh anak di Australia.

Julian Assange di cover majalah Time

Pada tahun 1991, ketika Assange berusia 20 tahun, dia dan beberapa teman yang berprofesi sebagai hacker (pengacak komputer) memecahkan dan memasuki jaringan terminal Nortel, perusahaan telekomunikasi Kanada. Akibatnya, dia tertangkap dan dinyatakan bersalah atas 25 dakwaan yang dikenakan padanya. Dia harus membayar denda sejumlah ribuan dolar kepada pemerintah Australia, namun dibebaskan dari hukuman penjara.

Assange diketahui pernah belajar di enam universitas. Dari tahun 2003-2006, dia mempelajari fisika dan matematika di Universitas Melbourne. Selain itu, dia juga mempelajari filosofi dan neurosains. Pada tahun 1990-an, Assange bekerja sebagai perancang program perangkat lunak yang mengatur keamanan komputer di Australia dan luar negeri. Pada tahun 1997, dia ikut menciptakan Rubberhose deniable encryption, suatu sistem kriptografi yang dibuat untuk pekerja hak asasi manusia untuk melindungi data sensitif di lapangan dan dia juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan pembebasan perangkat lunak.

Jaksa Swedia menjatuhkan tuduhan kepada Assange atas pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pemaksaan yang dilaporkan oleh dua wanita. Tuduhan tersebut diumumkan pada Agustus 2010, kemudian dibatalkan dan setelah itu diperbaharui kembali. Pada 24 November 2010, pengadilan Swedia menolak usaha banding Assange atas perintah penahanan yang dijatuhkan kepadanya. Kasus ini masih ditangani oleh Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006, Assange memutuskan untuk mendirikan WikiLeaks. Hal ini dilakukannya karena dia yakin bahwa pertukaran informasi akan mengakhiri pemerintahan yang tidak sah. Situs tersebut memiliki server utama di Swedia dan menerbitkan berbagai bahan dari berbagai sumber. Terkadang, dia dan beberapa rekan di WikiLeaks menyusup ke dalam sistem keamanan untuk mencari dokumen dan kemudian mempublikasikannya. WikiLeaks tidak menggaji Assange, namun dia memiliki investasi yang tidak diungkapkannya. Sekarang banyak polisi internasional bekerja sama untuk memburu Assange untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kebocoran informasi rahasia milik negara.

Pada tahun 2008, Assange memenangkan Economist Censorship Index Award, sebuah penghargaan yang diberikan majalah "Economist" yang dikelola oleh keluarga perbankan Rothschild. Pada tahun 2009, Assange dianugerahi Amnesty International Media Award atas usahanya mengekspos pembunuhan ekstra yudisial di Kenya melalui penyelidikan Tangisan Darah - Pembunuhan dan Penghilangan Ekstra Yudisial (The Cry of Blood - Extra Judicial Killings and Disappearances). Pada April 2010, Assange menerima Sam Adams Annual Award, suatu penghargaan terhadap integritas dalam ilmu pengetahuan.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

( @faiztheice ) - Faiz Faidurrahman

Read More

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdirinya Provinsi Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : "Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi." Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Batavia Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah Negara.

Foto 'Tugu Yogya'

Ada lima keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2012.

Kehadiran Undang-Undang ini merupakan sikap Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesungguhnya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sebelumnya oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian keberadaan Undang-Undang terdahulu belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lambang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Status istimewa DIY bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

( @woichandra ) - Chandra Setiawan Gimon

Read More

Republik Maluku Selatan (RMS)

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang diantaranya adalah Chr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.A Kawilarang.

Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.

RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Di sana, sebagian gerakan RMS melakukan serangan teror di Belanda. Sejumlah penelitian berpendapat bahwa serangan ini muncul akibat frustrasi tidak adanya dukungan dari pemerintah Belanda. Serangan pertama dilancarkan tahun 1970 di rumah Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Seorang polisi Belanda ditembak dan tewas. Serangan ini diikuti oleh pembajakan kereta api di Wijster tahun 1975. Pembajakan tersebut dibarengi oleh serangan buatan lain di konsulat Indonesia di Amsterdam. Tiga sandera dieksekusi di kereta dan seorang berkebangsaan Indonesia cedera parah saat mencoba kabur dari konsulat. Pada tahun 1977, terjadi pembajakan kereta di De Punt yang dibarengi oleh penyanderaan sekolah dasar di Bovensmilde. Aksi-aksi ini diakhiri secara paksa melalui serbuan marinir Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) yang menewaskan enam teroris dan dua sandera. Aksi RMS terakhir terjadi tahun 1978 ketika balai provinsi di Assen diduduki anggota RMS. Aksi ini juga digagalkan oleh pasukan BBE.

Sejak 1980-an sampai sekarang, belum ada serangan baru yang dilancarkan RMS namun pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat.

Tokoh-tokoh  RMS

1. Christiaan Robbert Steven Soumokil

Christiaan Robbert Steven Soumokil (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 13 Oktober 1905 – meninggal di Pulau Obi, 12 April 1966 pada umur 60 tahun) adalah presiden Republik Maluku Selatan (RMS) dari 1950 sampai 1966. Chris Soumokil dilahirkan di Surabaya dan menempuh pendidikan di sana sebelum pergi ke Belanda. Setelah itu ia mempelajari hukum di Universitas Leiden sampai 1934. Pada tahun 1935 ia kembali ke Jawa dan menjadi pejabat hukum.

Pada 1942, penjajahan Jepang dimulai dan Soumokil ditangkap oleh tentara Jepang dan diasingkan ke Burma dan Thailand. Setelah perang usai ia kembali ke Indonesia dan menjadi jaksa agung dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT). Ia kemudian mendirikan RMS, menjadi Menteri Luar Negeri RMS pada 25 April 1950, dan menjadi presiden pada 3 Mei.

Setelah ditangkap oleh tentara Indonesia ia dibuang ke Pulau Buru dan Pulau Seram. Pada bulan April 1964 ia diadili dan dibela oleh pengacara Mr. Pierre-William Blogg, teman lamanya dari Leiden. Dalam persidangan Soumokil bersikeras berbicara dalam bahasa Belanda, walaupun bahasa ibunya adalah bahasa Melayu.

Ia dihukum mati dan dieksekusi oleh peleton tembak pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Kepulauan Seribu.

2. Johan Manusama

Doktor Johannes Alvarez Manusama (lahir di Banjarmasin, 17 Oktober 1910 – meninggal di Rotterdam, 29 Desember 1995 pada umur 85 tahun), mantan guru sekolah dan anggota Freemason, Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan Republik Maluku Selatan(1950), adalah presiden pertama di pengasingan belanda dan presiden ketiga Republik Maluku Selatan (1966-1993). Ayahnya adalah orang Maluku Selatan, sementara ibunya adalah Indo Eurasia. Setelah sempat mengelola sebuah calon negara di wilayah Maluku, Manusama menjalani sisa hidupnya untuk membela kemerdekaan dan pos pemerintah di pengasingan di Belanda. Pada saat, ia menyelenggarakan sebuah acara radio biasa, "Suara Maluku" dan memasukkan Republik Maluku Selatan ke Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

( @faiztheice ) - Faiz Faidurrahman

Read More

Hasan di Tiro: 'Founding Father' Gerakan Aceh Merdeka

Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah seorang tokoh pendiri Gerakan Aceh Merdeka, sebuah gerakan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Gerakan tersebut resmi berdamai dengan pemerintahan Indonesia lewat perjanjian Helsinki pada tahun 2005 dan meliputi pelucutan senjata mereka. Hasan dianggap "wali", karena ia adalah keturunan ketiga Tengku Chik Muhammad Saman di Tiro, pahlawan nasional Indonesia yang berperang melawan Belanda pada 1890an.

Bagaimana kronologi Di Tiro membentuk GAM?

Di Tiro kembali 'muncul' di Aceh pada tahun 1974, di mana ia mengajukan tawaran untuk kontrak pipa di pabrik gas baru Mobil Oil yang akan dibangun di daerah Lhokseumawe. Ia dikalahkan oleh Bechtel, dalam proses tender di mana di Tiro berpikir pemerintah pusat memiliki terlalu banyak kontrol terhadap gas di Aceh. Ada klaim yang menyatakan bahwa, sebagai akibat dari kerugian dan kematian saudaranya karena apa yang ia dianggap sebagai kelalaian yang disengaja oleh dokter dari etnis Jawa, di Tiro mulai mengorganisir gerakan separatis menggunakan kenalan lamanya di Darul Islam.

Ia mendirikan organisasi yg disebut Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera, atau yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Di Tiro memilih kemerdekaan sebagai salah satu tujuan GAM, bukan otonomi khusus daerah, karena fokus pada sejarah Aceh sebelum masa kolonial Belanda sebagai sebuah negara merdeka. GAM berbeda dari pemberontakan Darul Islam yang berusaha untuk menggulingkan ideologi Pancasila yang sekuler dan menciptakan negara Islam Indonesia berdasarkan syariah. Dalam "Deklarasi Kemerdekaan", ia mempertanyakan hak Indonesia untuk berdiri sebagai negara, karena pada asalnya itu adalah negara multi-budaya berdasarkan kekaisaran kolonial Belanda dan terdiri dari negara-negara sebelumnya yang terdiri atas banyak sekali etnis dengan sedikit kesamaan. Dengan demikian, di Tiro percaya bahwa rakyat Aceh harus memulihkan keadaan pra-kolonial Aceh sebagai negara merdeka dan harus terpisah dari negara Indonesia.

Foto alm. Paduka Wali Nanggroe Hasan Di Tiro (tengah) bersama mantan Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla

Karena fokus baru pada sejarah Aceh dan identitas etnik yang berbeda, beberapa kegiatan GAM melibatkan serangan terhadap para transmigran, terutama mereka yang bekerja dengan tentara Indonesia, dalam upaya untuk mengembalikan tanah Aceh untuk masyarakat Aceh. Transmigran etnis Jawa paling sering menjadi target, karena banyak diantara mereka yang berhubungan dekat dengan tentara Indonesia.

Pada tahun 1977, setelah memimpin serangan GAM di mana salah satu insinyur Amerika Serikat tewas dan satu insinyur Amerika lain dan Korea Selatan terluka, Hasan diburu oleh militer Indonesia. Ia ditembak di kaki dalam sebuah penyergapan militer, dan melarikan diri ke Malaysia.

Dari tahun 1980, di Tiro tinggal di Stockholm, Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. Selama periode ini Zaini Abdullah, yang menjadi gubernur Aceh pada Juni 2012, adalah salah satu rekan Aceh terdekatnya di Swedia. Setelah tsunami pada bulan Desember 2004, GAM dan pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005. Menurut ketentuan perjanjian perdamaian, yang diterima oleh pimpinan politik GAM dan disahkan oleh di Tiro, Aceh mendapat status otonomi yang lebih besar. Tak lama setelah itu, sebuah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh disahkan oleh parlemen nasional di Jakarta untuk mendukung pelaksanaan perjanjian damai. 

Pada 11 Oktober 2008, setelah 30 tahun di pengasingan, dia kembali ke Banda Aceh. Masalah kesehatannya membuatnya tak berperan aktif dalam percaturan politik Aceh selanjutnya. Dia kembali ke Swedia dua pekan berikutnya.

Setahun kemudian, ia kembali ke Aceh,  dan bertahan di sana sampai kematiannya. Pada 2 Juni 2010, Hasan dianugerahi status warga negara oleh pemerintah Indonesia.. Hari berikutnya, ia wafat di rumah sakit di Banda Aceh.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

( @sairamlim ) - Sairam Salim

Read More

Benny Wenda : ‘Duta Besar’ Papua Barat Untuk Kerajaan Inggris Raya

Baru beberapa hari berlalu sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat akun twitter resminya @SBYudhoyono melempar tweet ke linimasa,

 "Pemerintah Inggris menyatakan tetap dukung NKRI. Namun, kegiatan di Oxford itu akan mengganggu hubungannya dengan Indonesia,".

Sebuah kicauan yang lumayan memancing perhatian manusia di dunia maya. Sebagian besar masih belum paham apa yang terjadi. Kicauan bernada resah dari seorang pemimpin negara yang memperjelas keresahan yang sudah (pasti) dilempar terlebih dahulu oleh media.

Sudah hampir setengah abad konflik Jakarta – Irian Jaya berlangsung. Selain kontak fisik yang sudah terjadi berulang-ulang-ulang-ulang kali, tidak ada titik temu berarti antara kedua pihak di jalur diplomasi. Ketika pihak TNI masih pelan – pelan berusaha memberangus antek – antek separatis tersebut, Papua Barat (tentu saja lewat TPN dan OPM-nya) secara mengejutkan membuka kantor milik sendiri di Kota Oxford, Inggris. Pembukaan kantor tersebut tak lepas dari peran besar Benny Wenda.

Siapakah Benny Wenda?

Ya, memang dia tak setenar nama – nama seperti Theys Heyo Eluay atau Kenny Kwalik, tapi andil dia tidak kalah besar dari dua nama tersebut. Benny Wenda bergerak sebagai sayap OPM di Eropa Barat. Dia gencar bergerak di sektor propaganda media, dunia maya, dan sektor – sektor virtual lainnya untuk menghantam Pemerintah dan menyuarakan pembebasan Papua Barat.

Perubahan fase hidup seorang Benny Wenda dari seorang warga biasa menjadi seorang aktor pergerakan berawal pada 1977 ketika desanya dimasuki oleh pasukan militer. Dikutip dari sebuah media, Benny Wenda menyatakan perlakuan tentara terhadap warga sangatlah keji. Dalam situsnya, bennywenda.org, dia juga mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara. Keluarganya memilih bergabung dengan Indonesia, namun tidak halnya dengan Benny.

Setelah runtuhnya Orde Baru, gerakan referendum dari rakyat Irian Jaya yang menuntut pembebasan dari RI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Irian Jaya. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Irian Jaya. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Foto Benny Wenda sedang mengenakan pakaian adat Irian Jaya

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Irian Jaya dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Irian Jaya. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya, yang dia dan para pengikutnya sebut Papua Barat.

Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus, Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Dan sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Sampai saat ini, dari Inggris Benny Wenda masih aktif berkampanye di luar negeri. Bahkan berita terbaru menyatakan dia juga siap membuka ‘kedutaan’ lainnya, yakni di Papua Nugini.

Nampaknya, dengan dicabutnya sanksi dari Interpol yang dikenakan ke dirinya 2 tahun belakangan benar – benar membuatnya kembali agresif dan tajam.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

( @adityaknz ) - Alvian Aditya Kanzi

hammerchicken.blogspot.com

Read More